Muhaimin Iskandar: Meraih Jabatan Politik di Usia Muda

Muhaimin Iskandar lahir di Jombang 24 September 1966. Darah politik mengalir dalam tubuhnya. Merupakan keturunan KH Bisri Syamsuri, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus pengasuh pondok pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Bisri—yang tak lain adalah kakek mantan presiden Abdurrahman Wahid—pernah duduk sebagai anggota DPR. Sementara, ayah Muhaimin adalah Muhammad Iskandar, guru di pondok pesantren Manbaul Ma’arif, Jombang.

“Sebenarnya dunia politik adalah bagian yang tak terpisahkan dari keluarga besar saya,” ungkap Muhaimin. Pria yang akrab disapa Cak Imin sudah mengenal dunia politik sejak dini meski secara tak langsung. Ia menyaksikan aktivitas kakek buyut, kakek dan ayahnya di NU.

Menginjak usia remaja, Muhaimin yang telah duduk di Madrasah Tsanawiyah Negeri Denanyar, Jombang mulai terlibat dalam diskusi-diskusi mengenai politik. “Saya mulai mengenal dan merasakan bagaimana kekuasaan Orde Baru yang represif,” katanya.

Pada awal dekade 80, rezim Orde melarang perkumpulan, diskusi maupun pengajian yang bisa membahayakan kedudukan Soeharto. Aparat Kodim (Komando Distrik Militer) dan kepolisian turun-turun ke desa untuk melarang masyarakat berdiskusi mengenai politik. “Saya menyaksikan langsung bagaimana ayah saya dilarang melakukan pengajian,” cerita Muhaimin.

Saat duduk di kelas dua Tsanawiyah, Muhaimin dan kawan sekelasnya mendiskusikan perihal kekayaan Soeharto saat pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila). “Satu kelas dipanggil ke Kodim dan diinterogasi,” tutur Muhaimin.

Kaum nahdliyin mengalami intimidasi karena NU bergabung ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Rezim Orde Baru berusaha memarjinalisasi NU. “Pokoknya semua harus Golkar,” katanya.

Pada 1984, NU memutuskan keluar dari dunia politik dan kembali ke khittah sebagai organisasi kemasyarakatan. Keputusan itu diambil untuk menghindari tekanan lebih keras dari rezim Soeharto kepada NU. Bertepatan dengan itu, Muhaimin pindah ke Yogyakarta untuk menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri I yang setingkat dengan SMA. Di kota pelajar ini, Muhaimin makin mengenai dunia politik lewat berbagai diskusi yang diikutinya.

Lulus dari Aliyah tahun 1985, Muhaimin masuk Insitut Agama Islam Negeri (IAIN)—kini Universitas Islam Negeri—dan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Meski sudah mengenal politik lebih mendalam, Muhaimin belum ingin ke politik praktis. “Gerakan politik yang saya pilih bersama teman-teman mahasiswa lainnya adalah gerakan pemikiran lewat kelompok diskusi, demonstrasi di jalan-jalan, dan gerakan terjun ke masyarakat langsung yang menjadi embrio dari LSM (lembaga swadaya masyarakat),” jelas Muhaimin.

Muhaimin menyelami gerakan “politik pemberdayaan” sampai 1987. Setelah itu, dia memasuki dunia ormas dengan bergabung ke dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Dengan masuk ormas, Muhaimin hendak memperluas jaringan berikut mengubah orientasi organisasi pemuda.

Setelah terpilih menjadi ketua cabang PMII Yogyakarta, Muhaimin masuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), organisasi induk ormas bidang kepemudaan. Di KNPI Yogyakarta, Muhaimin menduduki posisi wakil ketua. Keterlibatan di KNPI membawanya mengenal Tjahjo Kumolo yang kini menjadi politisi PDIP. Saat itu, Tjahjo adalah ketua umum KNPI Pusat.

“Ketika sudah masuk KNPI, saya lalu mencetuskan pembubaran KNPI dalam rangka kritik monoloyalitas dan penyeragaman. Sebenarnya KNPI tidak salah, hanya kehilangan orientasi saja karena tidak memiliki kemampuan kritik, hanya memiliki kemampuan mengoordinasi,” terang Muhaimin.

Di Yogyakarta inilah, Muhaimin mengenal pertama kali sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Yudhoyono yang masih berpangkat perwira menengah mulai membicarakan pergeseran paradigma TNI. “Sementara saya menelurkan pergeseran paradigma gerakan mahasiswa dan pemuda di Yogyakarta,” ujar Muhaimin.

Pada 1991, Muhaimin merampungkan studi di UGM dan hijrah ke Jakarta. Bersama Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Muhaimin mendirikan lembaga swadaya masyarakat (LSM) bernama Lembaga Pendapat Umum (LPU). “Ya semacam lembaga analisis perkembangan. Kita membentuk lembaga itu jauh sebelum menjamurnya lembaga-lembaga kajian di beberapa tempat,” katanya. Muhaimin menjadi kepala Divisi Kajian LPU.

Bersamaan dengan itu, Muhaimin terlibat dalam ForumDemokrasi yang dipimpin Gus Dur. Forum ini gencar melancarkan kritik terhadap rezim Soeharto. Pada tahun 1995, Muhaimin bergabung dengan Erros Djarot menerbitkan Tabloid Detik dan menduduki posisi sebagai kepala penelitian dan pengembangan (Litbang). Tabloid ini tak berumur panjang. Lantaran sangat keras mengkritik pemerintah, Detik dibreidel. Muhaimin dan kawan-kawan berunjuk rasa di depan Istana memprotes pembreidelan tersebut. Unjuk rasa itu dibubarkan paksa. “Saya beruntung tidak kena pukul aparat,” ujarnya.

Dari Monas, Muhaimin mampir ke kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat untuk bertemu Gus Dur. “Kata Gus Dur, bagus tak kenal pukul. Canggih. Demo yang canggih adalah berhasil tak kenal pukul. Kalau masih kenal belum canggih,” kata Muhaimin terkekeh.

Muhaimin kembali ke jalur politik ormas ketika terpilih menjadi ketua umum Pengurus Besar PMII. Pada masa kepemimpinannya (1994-1997), Indonesia tengah memasuki masa-masa kritis. Aksi penolakan terhadap sistem pemerintah Soeharto yang otoriter dan represif makin keras. Puncaknya terjadi pada Mei 1998. Reformasi meletus. Aksi people power yang dilakukan mahasiswa berhasil membuat Soeharto memutuskan mundur dari kursi presiden. Rezim Orde Baru runtuh. Pintu ke arah demokrasi menjadi terbuka.

Presiden BJ Habibie yang meneruskan tongkat estafet pemerintahan dari Soeharto memutuskan menggelar pemilihan umum (Pemilu) pada 1999. Partai politik mulai bermunculan. “Nah, saya mulai masuk politik praktis ketika ditunjuk oleh Pengurus Besar NU untuk merumuskan konsep mengenai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Saya menyusun anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan membangun pondasi,” kata Muhaimin yang mewakili unsur PMII.

Kala itu, Muhaimin tak pernah terpikir akan menduduki jabatann tertentu di partai yang tengah dibangunnya. “Saya bergabung saja. Mengikuti pertemuan di Semarang, Kalimantan dan beberapa daerah. Ketika deklarasi, Gus Dur memanggil saya untuk menjadi sekjen mendampingi Pak Matori Abdul Djalil yang diangkat menjadi ketua umum. Kemungkinan saya ditunjuk menjadi sekjen jareba selama ini saya yang menyusun semua termasuk menyempurnakan logo,” terang Muhaimin. “Alhamdulillah saya masuk kekuasaan politik praktis saat sudah ‘merdeka’. Sudah era demokrasi.”

PKB yang didukung NU memperoleh suara signifikan pada Pemilu 1999 yang merupakan pemilu pertama di alam demokrasi. Muhaimin yang menjadi caleg dari daerah pemilihan Surabaya-Sidoarjo melenggang ke Senayan. Muhaimin ditunjuk sebagai ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa(FKB) yang pertama. Selang beberapa minggu kemudian, Muhaimin sudah memasuki jajaran pimpinan DPR. Itu menjadi wakil ketua DPR mewakili FKB.

“Saya menjadi wakil ketua DPR dan ketua fraksi pada usia 32 tahun. Jadi saya ketua fraksi termuda dan pejabat tinggi negara termuda. Tidak ada menteri-menteri saat itu yang semuda saya,” kata Muhaimin bangga. Dan hingga kini, rekor sebagai wakil ketua DPR termuda belum terpecahkan.

Pada 2004, pemilihan pimpinan DPR berlangsung dengan sistem paket. Muhaimin satu paket dengan Agung Laksono (Golkar), Soetardjo Soerjogoeritno (PDIP), dan Zaenal Ma’arif (PBR). Paket yang diusung Koalisi Kebangsaan itu mengalahkan paket yang dijagokan Koalisi Kerakyatan. Dan, Muhaimin bisa kembali menempati posisi wakil ketua DPR hingga 2009. Dalam kabinet SBY pasca kemenangan 2009, Cak Imin dipercaya menjadi Menakertrans dalam usia 43 tahun

Dunia politik yang telah arungi Muhaimin selama tiga dekade terakhir telah melabuhkannya pada dua posisi terhormat: wakil ketua DPR, ketua umum PKB dan Menakertrans. Wajah politik keras yang pernah dikenal Muhaimin telah berubah wujud menjadi “ramah” terhadapnya. Dan Muhaimin optimistis metaformosis politik itu juga akan membawa kemajuan bagi bangsa ini. Semoga [Muhtar Sadili]

Terkait

  • Daniel Johan: Aku Bernafas Maka Aku Ada
  • Saenal Syam: Pengembala Sapi Siap Jadi Bupati
  • Pilihan Politik TB Ace Hasan Syadzily
  • MS HIDAYAT: Menjalani Panggilan Ibu Pertiwi
  • Marwan Ja’far: Demokrasi Terlalu Bertumpu Kepada Kekuatan Uang

One Response to Muhaimin Iskandar: Meraih Jabatan Politik di Usia Muda

  1. Politisi muda yang multitalenta. Berhasil membangun PKB sebagai kekuatan politik yang perlu diperhitungkan di kancah perpolitikan Indonesia

Leave a Response

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>