Nusron Wahid dan Gebrakan BNP2TKI

Nusron Wahid. Foto: dok/jpnn.com

Majalah RM - Aliran dana dari tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ada di luar negeri merupakan salah satu pemasukan terbesar bagi devisa negara. Oleh sebab itu, para TKI juga sering disebut sebagai “Pahlawan Devisa”.

Namun sayang, perlindungan negara terhadap para TKI ini masih sangat minim. Terbukti masih banyak masalah yang harus dihadapi TKI sendiri. Sampai-sampai kasus yang terbaru, pihak keluarga dan bahkan negara, tidak tahu jika ada TKI bernama Siti Zaenab yang dihukum pancung di Arab Saudi, Selasa (14/4/2015). Sehari kemudian, pemerintah Indonesia baru melayangkan protes kepada Arab Saudi yang tidak melakukan pemberitahuan terkait hukuman pancung tersebut.

Kekurangan itulah yang ingin diminimalisir oleh Kepala BNP2TKI yang baru, Nusron Wahid. Di antara masalah yang ingin diperbaiki mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor ini adalah terkait pengolahan data tentang TKI.

Menurut pria kelahiran Kudus, 12 Oktober 1973, ini isu besar terkait pendataan TKI adalah soal simpang-siur data dan data online. Sehingga data yang ada di empat institusi yang berkaitan dengan TKI, yaitu BNP2TKI; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Luar Negeri; dan Imigrasi, sering ditemukan perbedaan.

Simpang-siur data itu terjadi karena beberapa sebab. Di antaranya karena banyak TKI yang berangkat ke luar negeri tidak menggunakan visa kerja, melainkan visa turis. Setelah sampai di luar negeri meraka melakukan calling visa agar kemudian dapat bekerja.

Dalam hal ini, jelas Nusron Wahid, baik BNP2TKI maupun pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa. Di dalam negeri, pemerintah tidak bisa mencegah warga negara yang ingin membuat visa turis tanpa ada alasan khusus, misalnya seseorang yang tersangkut perkara hukum. Di luar negeri, pemberian calling visa merupakan otoritas dan kedaulatan masing-masing negara.

Untuk itu, BNP2TKI mengimbau kepada Kemenlu agar merancang semacam pertemuan dengan perwakilan dari negara-negara yang menjadi tujuan penempatan TKI untuk membicarakan persoalan interkoneksi data. Tapi lagi-lagi, Nusron Wahid menegaskan, yang bisa diharapkan hanyalah itikad baik dari negara-negara tujuan penempatan itu.

Sejauh ini, terkait interkoneksi data BNP2TKI baru mendapatkan kesepahaman dengan dua tujuan penempatan TKI, yakni Taiwan dan Brunei Darussalam. “Taiwan ada itikad baik. Karena mereka menyadari bahwa kalau terjadi TKI yang tidak proper, dan tidak kompeten, dan tidak berkualitas, akan menjadi ilegal, di sana juga akan menimbulkan masalah. Dia melakukan kebijakan atau kesepahaman dengan kita, kalau ada permohonan visa kerja ke Taiwan harus mendapatkan endorsement dari BNP2TKI. Sehingga clear,” ungkap Nusron Wahid dalam Rapat Dengar Pendapat antara BNP2TKI dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (14/4/2015).

Adapun Brunei Darussalam, dikatankan Nusron Wahid, bentuk kerjasamanya lebih maju lagi. Menurut mantan Anggota DPR RI periode 2009-1014 ini, Brunei Darussalam sudah mempunyai database dalam set-up komputer yang ter-link-up dengan database BNP2TKI. Sehingga sewaktu-waktu bisa dicek, apakah seseorang yang ingin melakukan calling-visa data dirinya sudah masuk dalam catatan BNP2TKI. Jika belum, maka permintaannya tidak akan diproses. “Kalau sudah ada, diproses. Gak perlu lagi surat-menyurat,” imbuhnya.

Dengan demikian, data tentang TKI yang ada di luar negeri akan bisa saling disinergikan antarlembaga yang berkaitan dengan wilayah ini.

Selain itu, pada tahun ini BNP2TKI akan melakukan model percontohan dengan menerapkan Employement Service Officer (ESO). Hal ini dilakukan dengan tujuan optimalisasi pengiriman dan penempatan TKI.

Random Posts

    Leave a Response

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    *

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>